Ketua

Panitera & Sekretaris

 


____________

 

Persyaratan   Jadwal Sidang Pencarian Perkara  Direktori Putusan Pengaduan


1. RENGAT oleh Dr. Erlan Naofal, S.Ag., M.Ag.

2. Hasil TPM Hakim pada Badan Peradilan Agama

3. Pendaftaran Profile Assesment dan Fit and Proper Test Calon Pimpinan di Lingkungan Badan Peradilan Agama

4. Sosialisasi Perma Nomor 14 Tahun 2016

5. One Day Service One Day Finish For Persoon Recht

 

 

 


 

Hak Cipta © 2018 Selamat Datang di Situs Resmi. Dilindungi oleh Undang-undang
Joomla! adalah Perangkat Lunak Bebas yang diterbitkan di bawah Lisensi GNU/GPL
Hak Mendapatkan Bantuan Hukum
Hak Mendapatkan Bantuan Hukum PDF Cetak Surel
Hak Mendapatkan Bantuan Hukum
Ditulis oleh herminida   
Jumat, 30 Oktober 2015 15:51

 

Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pasal 1 (1) dinyatakan bahwa Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri yang menghadapi masalah hukum. Sedangkan dalam SEMA No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, Pasal 27 dinyatakan bahwa yang berhak mendapatkan jasa dari Pos Bantuan Hukum adalah orang yang tidak mampu membayar jasa advokat terutama perempuan dan anak-anak serta penyandang disabilitas, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bantuan hukum tersebut meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum, yang bertujuan untuk :

v Menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan.

v Mewujudkan hak konstitusional semuaa warga Negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan didalam hukum.

v Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Indonesia.

v Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 25 SEMA No 10 Tahun 2010 menyatakan bahwa jasa Bantuan Hukum yang dapat diberikan oleh Pos Bantuan Hukum berupa pemberian informasi, konsultasi, dan nasihat serta penyediaan Advokat pendamping secara cuma-cuma untuk membela kepentingan Tersangka/Terdakwa dalam hal Terdakwa tidak mampu membiayai sendiri penasihat hukumnya.

Hak dan Kewajiban Penerima Bantuan Hukum.

a. Penerima Bantuan Hukum berhak :

v Mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa.

v Mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Bantuan hukum dan/atau Kode Etik Advokat.

v Mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Penerima Bantuan Hukum wajib :

v Menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum.

v Membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.


Terakhir Diperbaharui pada Sabtu, 31 Oktober 2015 00:08
 


Hakim & Pegawai

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday405
mod_vvisit_counterYesterday181
mod_vvisit_counterThis week1048
mod_vvisit_counterLast week787
mod_vvisit_counterThis month3885
mod_vvisit_counterLast month2674
mod_vvisit_counterAll days181031

We have: 48 guests online
Your IP: 54.198.78.121
 , 
Today: Apr 24, 2018
Visitors Counter

Portal Online

Daftar Penggunjung

Kami punya 48 tamu online

Jajak Pendapat

Bagaimana Pelayanan PA Rengat menurut anda?
 



© Pengadilan Agama Rengat 2014