Ketua

Panitera & Sekretaris

 


____________

 

Persyaratan   Jadwal Sidang Pencarian Perkara  Direktori Putusan Pengaduan


1. RENGAT oleh Dr. Erlan Naofal, S.Ag., M.Ag.

2. Pengumuman E-LHKPN

3. Pemberitahuan Perihal Implementasi SIPP Versi 3.2.0 di Empat Lingkungan Peradilan

4. KMA : Sebelum Ayam Jantan Berkokok Tahun 2018 Pengadilan Harus Mengimpleentasikan SIPP 3.2.0

5. One Day Service One Day Finish For Persoon Recht

 

 

 


 

Hak Cipta © 2018 Selamat Datang di Situs Resmi. Dilindungi oleh Undang-undang
Joomla! adalah Perangkat Lunak Bebas yang diterbitkan di bawah Lisensi GNU/GPL
Pedoman Pengelolaan Organisasi
PDF Cetak Surel
Ditulis oleh Administrator   
Selasa, 09 Agustus 2016 10:23

A. ORGANISASI

  1. Perpres No. 13 Th.2005
  2. Perpres No. 14 Th.2005
  3. UU No. 4 Th.2004
  4. UU No. 3 Th.2009
  5. UU No. 14 Th.1985
  6. UU No. 48 Th.2009
  7. UU No. 1 Th.1974

B. ADMINISTRASI

  1. PP No.95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden No 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
  2. KMA No.173/SEK/SK/12/2013 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Satuan Kerja di Lingkungan MA-RI dan Peradilan yang berada dibawahnya.
  3. Kepres No.21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usa Negara serta Peradilan Agama ke Mahkamah Agung RI

C. PERSONIL/PEGAWAI

  1. UU No.43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
  2. PP No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
  3. PPRI No.30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil
  4. PPRI No.24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil
  5. Peraturan KA BKN No 21 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
  6. KMA No.071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian Remunerasi

D. KEUANGAN

  1. PP No.53 Tahun 2008 tentang Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada MA dan Bdan Peradilan yang berada di bawahnya.
  2. Kep.Sekretaris MARI No.002/Sek/SK/I/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran APBN Di Lingkungan MA-RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya
  3. SE-14/ PB/2012
  4. SE-5/ PB/2012
  5. 104/PMK.02/2010
  6. 49/PMK.02/2012
  7. PMK No 73/PMK.05/2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Lap. Pertanggung Jawaban Bendahara
  8. 57.b/ BUA/OT.01/III/2012

Terakhir Diperbaharui pada Selasa, 09 Agustus 2016 11:12
 


Hakim & Pegawai

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday94
mod_vvisit_counterYesterday38
mod_vvisit_counterThis week153
mod_vvisit_counterLast week718
mod_vvisit_counterThis month2780
mod_vvisit_counterLast month3664
mod_vvisit_counterAll days171769

We have: 80 guests online
Your IP: 54.227.6.156
 , 
Today: Jan 23, 2018
Visitors Counter

Portal Online

Daftar Penggunjung

Kami punya 80 tamu online

Jajak Pendapat

Bagaimana Pelayanan PA Rengat menurut anda?
 



© Pengadilan Agama Rengat 2014